HUKUM TANPA KEADILAN

Oleh : Nur Yakin

Prinsip setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"
UUD 1945 dalam Pasal 28D ayat (1) 

Indonesia merupakan Negara Hukum, dimana setiap ketentuan merujuk dan berdasarkan hukum, baik hukum tertulis (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, dll) atau yang tidak tertulis (hukum adat, hukum kebiasaan, dan hukum agama) yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sederhananya, Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bangsa indonesia, dalam artian setiap perilaku rakyat baik secara individu ataupun kelompok sama-sama memiliki konsekuensi hukum.

Makna keadilan yang berasal dari kata adil secara bahasa dapat diartikan, tidak memihak, berpegang teguh pada kebenaran, tanpa kesewenang-wenangan. sedangkan makna hukum adalah peraturan resmi bersifat mengikat, yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Dari difinisi di atas bisa kita fahami bahwa hukum harus berkeadilan, jika kemudian hukum tidak berkeadilan, maka yang terjadi adalah penindasan, kesewenang-wenangan yang akan selalu membunuh yang lemah dan menjunjung yang kuat.

Keadilan yang diidam-idamkan tersebut, bertimbang kebalik dalam parakteknya, dimana masih banyak bentuk-bentuk ketidak adilan dalam penegakan hukum di indonesia, misalnya tentang posisi hukum yang tajam kebawah dan tumpul ke atas.


Sudah menjadi rahasia umum bahwa yang kaya bisa semaunya dalam menyewa seorang lawyer yang handal yang kemudian memudahkannya untuk memenangkan kasusnya dalam sebuah proses hukum.

Sedangkan bagi orang yang tidak mampu atau rakyat kecil dimana mereka dalam kontek hukum juga tidak terlalu faham, yang terjadi malah mereka akan mendapatakan hukuman yang serba berat.

Ketidak adilan itu semakin tampak nyata ketika terjadi kasus suap terhadap penegak hukum, misalnya kasus suap ketua MK (AM) pada 2013, Hakim Pengadilan negeri (PN) Balikpapan pada 2019, dan masih banyak yang lainnya yang sudah menjadi hiasan di berbagai media.

Kasus suap terhadap penegak hukum lebih lagi kepada seorang yang memiliki wewenang memutuskan dan menetapkan perkara hukum, tentu menjadi sangat ironi, kenapa demikian? Karena akibat dari pelanggaran yang dilakukan hakim akan berdampak pada trust rakyat kepada hukum.

Ketidak percayaan terhadap penegak hukum dengan fakta-fakta yang ada akan semakin membuat hukum itu tidak bermartabat, dimana setiap tindakan akan terindikasi sebagai penindasan yang memungkinkan untuk mendapatkan perlawanan dari rakyat.

Padahal subtansinya hukum di Indonesia sudah dibentuk dengan rangkaian yang sangat berkeadilan, jika kemudian hukum tersebut benar-benar ditegakkan sebagaimana mestinya.

Jika ditela'ah lebih jauh, pada dasarnya hukum di Indonesia merujuk kepada Pancasila, yang mana juga sebagai falsafah dan ideologi negara, dimana nilai-nilainya sangat mencerminkan tentang keadilan sebagaimana sila kedua yang berbunyi "kemanusiaan yang adil dan beradab"  dan sila kelima "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Nilai-nilai pancasila tersebut betapa sebagai cerminan negara yang adil, namun keadilan tampak hanya sebagai semboyan belaka yang selalu diingkari oleh yang memiliki wewenang dan kekuasaan, bahkan yang menjadi ironi ketika kekuasaan itu dimanfaatkan untuk menindas.

Lebih miris lagi ketika di negara ini masih terlalu banyak penghianatan kepada pancasila, sehingga peraktek suap, penindasan, dan diskiriminasi terhadap rakyat masih banyak terjadi. 

Penyebab prilaku tersebut, dikarenakan masih banyaknya mafia-mafia hukum yang seharusnya mampu di bumi hanguskan dari tanah pratiwi ini, namun siapa yang bisa melawan kekuasaan? Pertenyaan demikan tentu butuh sebuah jawaban, namun siapa yang bisa menjawab ketika kita hanya bisa bertanya dan tidak mau berbuat, untuk suatu keadilan?.

Melihat realitas demikian maka hanya rakyat yang jika bersatu padu, berupaya bersama, dan maju untuk sekali lagi membuat sejarah perubahan sebagaimana yang telah terjadi sebelumnya, demi terciptanya suatu keadilan sebagaimana yang termaktub dalam UUD 45 dan nilai-nilai pancasila.

Maka dari itu, untuk menciptakan keadilan pada hukum negara ini, sekali lagi perlu peran serta elemen masyarakat untuk kemudian senantiasa memperingatkan para penegak hukum untuk amanah demi terciptanya keadilan, dalam artian bahwa rakyat tidak takut dan tunduk pada almamater apapun, kecuali hanya tunduk dan patuh kepada hukum itu sendiri.