SEJARAH PERKEMBANGAN DEMOKRASI di INDONESIA.

Oleh: Nur Yakin

Selama kurang lebih 76 tahun sejak proklamasi kemerdekaan, demokrasi di indonesia telah mengalami pasang surut di dalam perkembangannya.

Demokrasi sebagai sistem politik yang dimaknai dengan kekuasan rakyat adalah untuk menghindarkan lahirnya sebuah diktator dari seorang penguasa, baik itu perorangan, partai ataupun militer.

Melihat dari aspek historis perkembangan demokrasi indonesia bisa dibagi menjadi empat periode sejarah, yaitu: 

• Era Demokrasi Konstitusional (1945-1959)

Sekitar satu bulan pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka mulailah diperlakukan sistem perlamenter yang diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 dan 1950, walaupun di sebagian negara asia banyak yang berhasil dengan sistem perlamenter, ternyata di indonesia dirasa tidak cocok.

Salah satu akibat dari sistem tersebut adalah melemahkan persatuan yang digalang untuk mengahadapi musuh bersama dan dirasa lemah untuk mejadi kekuatan yang konstruktif pasca dicapainya kemerdekaan Indonesia.

Dalam Undang-Undang Dasar 1950 ada sebuah penetapan tentang berlakunya sistem parlamenter yang mana eksekutif yang terdiri atas Presiden sebagai kepala negara konstitusional dan para menterinya memiliki tanggung jawab politik.

Akibat dari lemahnya benih-benih demokrasi, maka koalisi yang dibangun dari satu dua partai besar dan beberapa partai kecil yang kemudian sering jatuh dan mengalami keretakan diantara partai politik yang dirasa kurang bisa mempertanggung jawabkan.

Seiring dengan tidak solidnya pertai politik tersebut, keadaan partai oposisi kondisinya sangat lemah, sehingga tidak mampu menjadi oposisi yang konstruktif atau tidak mampu menjadi penyeimbang pemerintah.

Dampaknya ialah masa kabinet pada masa sebelum pemilihan umum pada tahun 1955 hanya mampu bertahan tidak lebih dari delapan bulan, karna hal itu kemudian terjadi penghambatan perkembangan ekonomi dan politik.

Kompleksitas permasalahan semakin meninggi ketika pemilu 1955 juga tidak bisa menjadi solusi untuk menghindarkan dari perpecahan yang cukup fatal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Di lain sisi, masih banyak kekuatan sosial dan politik yang merasa tidak terakomudir dan tidak memiliki tempat yang realistis dalam sebuah konstelasi politik, dimana hal itu merupakan kekuatan penting, yaitu soal posisi presiden yang hanya sebagai rubberstamp ( hanya membubuhi capnya saja) serta keikut sertaan tentara dalam upaya penyelesaian persoalan.

Dari faktor-faktor diatas, dimana anggota partai politik banyak yang tidak ikut bergabung dalam sebuah konstituante untuk mencapai konsensus tentang dasar negara untuk undang-undang yang baru.

Maka dari itu, presiden soekarno kemudian mengeluarkan dikrit presiden 5 juli yang memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, dengan dikrit tersebut maka berahirlah demokrasi parlamenter di indonesia.


• Era Demokrasi Terpimpin ( 1959-1965)

Pada periode demokrasi terpimpin seperti bertimbang kebalik dengan periode sebelumnya, yaitu tentang dominasi presiden dan melamahnya peranan partai politik, selain itu pada masa ini pengaruh komunis mulai berkembang serta peranan ABRI semakin luas sebagai unsur sosial politik.

Dikrit presiden 5 juli yang memperlakukan kembali UUD 45 yang dipandang sebagai solusi atas macetnya perpolitikan pada periode sebelumnya dengan konsepsi pembentukan kepemimpinan yang kuat, yang kemudian memberikan batasan dan kesempatan kepada presiden untuk terpilih dalam kurun waktu lima tahun.

Namun seiring dengan ketetapan MPRS No. MI/1963  yang kemudian mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membantah pembatasan waktu lima tahun yang telah ditentukan dalam UUD 45 tersebut.

Hal lain yang dianggap menyimpang ialah ketika presiden soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum pada tahun 1960 dan diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong yang memiliki peranan penting dalam membantu pemerintah namun tidak memiliki  fungsi kontrol kepada pemerintahan.

Padahal hal sebagaimana di atas dalam penjelasan UUD 45 secara explisit presiden tidak memiliki kewenangan untuk perilaku yang demikian dan terkesan mengabaikan doktin trias politika.
Beberapa hal yang dianggap sebagai penyelewengan kewenangan di atas, di tambah lagi dengan dibentuknya badan ekstra konstitusional semisal Front Nasional yang kemudian dimanfaatkan pihak komunis sebagai arena kegiatan.

Sedimikian curat marutnya kondisi politik pada periode 1959-1965 yang dikenal dengan model demokrasi terpimpin ahirnya tumbang pasca peristiwa G30SPKI yang memakan banyak korban dan menjadi awal di mulainya  model demokrasi baru yaitu demokrasi Pancasila.

• Era Demokrasi Pancasila ( 1965-1998)

Pada masa awal era demokrasi Pancasila tampil dengan sedemikian memukaunya dengan menjadikan Pancasila, UUD 45, dan ketetapan MPRS sebagai landasan, yang seakan menjadi jawaban atas anggapan penyelewengan pada masa demokrasi terpimpin.

Jawaban terpenting adalah pembatalan terhadap MPRS No. 111/1963 tentang jabatan seumur hidup presiden Soekarno dan mengembalikan pada jabatan selektif setiap lima tahun.

Tidak cukup disitu periode baru yang dikenal dengan istilah orde baru ini, kemudian sesuai dengan ketetapan MPRS XIX/1966 melakukan peninjauan kembali terhadap produk demokrasi terpimpin dengan mengganti UU No.19/1964 dengan UU No. 14/1970 yang intinya adalah menetapkan kembali asas kebebasan badan pengadilan dan juga memberikan hak kontrol disamping ikut membantu pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong.

Seiring waktu pemerintah orde baru mulai menunjukkan peranan besar yang dimiliki oleh presiden, yang kemudian terjadi pemusatan kekuasan kepada presiden kala itu, yaitu Soeharto yang menjelma sebagai tokoh yang paling dominan dalam sistem politik indonesia.

Terpilihnya Soeharto sebagai presiden tidak lepas dari keberhasilannya menumpas PKI dan memanfaatkan surat perintah 11 maret (Super Semar) sebagai senjata peralihan kekuasan dari tangan Soekarno kepada dirinya.

Setelah kekuasan sepenuhnya beralih kepada Soeharto dengan sebuah harapan baru tentang stabilitas politik, pembangunan nasional, dan integrasi nasional sebagai gagasan orde baru sangatlah mempesona, namun hal-hal itu menjadi aneh ketika digunakan sebagai alat pembenaran untuk melakukan tindakan politik yang terlihat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

Meskipun pemerintah orde baru secara rutin melaksanakan pemilu yaitu mulai 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997, namun realitanya seringkali bertentangan dengan nilai inti demokrasi, yaitu tentang tidak adanya kebebasan memilih dan hilangnya kesempatan yang adil bagi ketiga peserta untuk memenangkan pemilu.

Ketiga partai peserta pemilu tersebut adalah GOLKAR, PPP, dan PDI yang selalu bisa ditentukan pemenang yaitu GOLKAR dengan menggunakan asas monoloyalitas yang membuat dua partai di atas kesulitan untuk menarik suara pemilih.

Disisi lain sebenarnya indonesia mengalami keberhasilan dalam membangun perekonomian, dimana Soeharto menjadikan Indonesia swasembada beras di pertengahan dasawarsa 1980an, namun keberhasilan malah menjadi petaka baru bagi rakyat dengan maraknya praktek Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

semakin kuat pemerintah orde baru dengan tidak ada satupun lembaga yang dapat menjadi kontrol pemerintah hususnya presiden yang sangat dominan dan berkuasa secara mutlak, maka tidak ada yang dapat melakukan penjegahan pada penyelewengan kekuasaan (abuse of power).

Akibat dari elit politik yang semakin tidak perduli terhadap aspirasi rakyat dengan sebuah kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan kroni dan keluarga, yang secara real merugikan negara dan rakyat banyak.

Dari penyelewengan dan kesan diktator dari Soeharto, maka lahirlah kelompok-kelompok yang menjadi plopor untuk menentang pemerintah orde baru dan kepemimpinan Soeharto, yang mana plopor tersebut adalah para aktivis mahasiswa yang melalui perjalanan panjang dan berdarah-darah ahirnya mampu menduduki gedung MPR/DPR disenayan pada bulan mei 1998.

Hal ini merupakan awal kemunduran dan cikal bakal runtuhnya pemerintah orde baru yang lebih erat kaitannya dengan kekuasan Soeharto sebagai presiden yang super power yang berkuasa selama 32 tahun lamanya.

Sampai ahirnya pada tanggal 20 mei 1998 presiden Soeharto menyatakan mundur dari kursi kekuasaanya, dimana hal ini menjadi tanda berahirnya pemerintahan orde baru dan terlahirnya tuntutan para mahasiswa tentang demokrasi Reformasi.

• Era Reformasi (1998-Sekarang)

Reformasi yang tidak lain dihasilkan dari sebuah sejarah yang berdarah dari penumbangan orde baru, tentu menjadi sebuah pelajaran berharaga bagi segenap bangsa indonesia bahwa pelanggaran pada demokrasi menjadi sebuah kehancuran dan penderitaan bagi negara dan rakyat.

Maka dari itu muncullah sebuah kesepakatan tentang mencoba kembali melakukan demokratisasi, yaitu dengan pendemokrasian sistem politik indonesia dalam wujud pembentukan kebebasan rakyat, penegakan kedaulatan rakyat, dan pengawalan lembaga legislatif kepada eksekutif.

Langkah awal reformasi adalah ketika dilantiknya Habibi sebagai presiden yang kemudian mempersiapkan pemilu dan beberapa langkah penting demokratisasi, diantara UU politik yang meliputi partai politik, UU pemilu, dan UU susunan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang disahkan pada awal 1999.

Banyak langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya mengembalikan ruh nilai demokrasi pada awal reformasi diantaranya, penghapusan dwi fungsi ABRI, amandemen UUD45 sebanyak empat tahap, peranan DPR sebagai legislatif diperkuat, memilih kepala daerah secara langsung dll. 

Selama kurang lebih 22 tahun era reformasi telah mengalami berbagai pro kontra, namun itulah bukti dari kesamaan kebebasan dan kesamaan kesempatan dalam politik mulai tampak nyata, meskipun masih jauh dari kata ideal.

Semoga sekilas sejarah perkembangan demokrasi ini bisa menjadi modal untuk bagaimana merealisasikan cita-cira reformasi yaitu dengan elementasi nilai-nilai demokrasi.

Sumber : dasar-dasar ilmu politk (prof.miriam budiarto)