Maling-Maling Berdasi

Maling-Maling Berdasi


Oleh : Nur Yakin

Berbicara tentang korupsi di negeri ini seperti tidak ada hentinya dari masa ke masa, dalam kata lain bahwa hampir setiap rezim kekuasaan sangat erat dengan kasus-kasus hina yang kemudian disebut dengan istilah extra ordinary crime.

Jika melihat dari data CPI (Corruption Perception Index), Indonesia sangat jauh untuk disebut pemerintah yang bersih dari tindak korupsi, dimana Indonesia menduduki peringkat 102 dari 180 negara dengan nilai 37 di tahun 2020.

Bahkan di Asia, Indonesia menduduki peringkat ke tiga sebagai negara dengan kasus korupsi tertinggi setelah India dan Kamboja.

Jika di tela'ah, sejak zaman orde baru sampai dengan pemerintah Presiden Jokowi, di Indonesia sudah ratusan kasus korupsi atau bahkan lebih yang telah di adili dan mendapatkan vonis dari pengadilan, namun korupsi seperti membudaya yang tidak ada henti-hentinya.

Dalam artian bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada para pejabat yang korupsi tidak sama sekali memberikan efek jerah, bahkan kasus korupsi dalam jumlah yang besar semakin menjadi-menjadi dan bertambah banyak jumlahnya.

Sebut saja misalnya kasus megakorupsi seperti, Jiwasraya, Asabri, Bank century, Pelindo, Kowaringin timur, BLBI, E-KTP, Hambalang, dimana kasus-kasus tersebut telah menyebabkan negara mengalami kerugian ratusan miliar atau bahkan treliunan.

Bahkan yang lebih mencengangkan lagi adalah kasus korupsi BANSOS covid 19 yang melibatkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara yang terkena OTT beberapa waktu silam.


Korupsi bagi pejabat negara di Indonesia seperti mejadi trend politik yang tidak terelakkan, bahkan hal ini terjadi dari mulai tingkat pusat sampai dengan pemerintahan desa sekalipun.

Perilaku korup sebagaimana di atas semacam tidak ada intention pejabat untuk mengabdi kepada negara dan rakyat, namun sebaliknya menjabat atau berkuasa tidak lebih hanya untuk memperluas lahan bisnis untuk memperkaya pribadinya.

Hal itu yang kemudian membuat rakyat seringkali memberikan label kepada para penguasa sebagai maling-maling berdasi atau pengeruk kekayaan negara yang kemudian menjadikan rakyat sebagai alat untuk mencapai ambisinya tersebut.

Akibatnya adalah distrush rakyat kepada penguasa, dimana momen pesta demokrasi rakyat, yaitu pemilu dijadikan sebagai ajang peraktek memperoleh keuntungan materi dari para calon penguasa.

Karena mau jujur ataupun tidak, pada akhirnya rakyat berfikir bahwa para wakilnya tidak lebih hanya akan memperkaya pribadinya dengan nama rakyat sebagai pemulus orasi kampanye mengeruk kekayaan negara.

Maka dari itu, wajar jika kemudian hidup ditanah pratiwi tercinta ini layaknya dikelilingi oleh para perampok yang selalu mengeruk kekayaan negara dengan tampilan yang menawan nan megah.

Sedangkan nasib rakyat selalu hampa di sudut-sudut terotoar dengan harapan kesejateraan oleh para orang-orang berdasi yang seharusnya mengemban cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Sejatinya, telah banyak upaya sejak era reformasi untuk kemudian membrantas korupsi di Indonesia, misalnya dengan pembentukan KPK (Komisi Pembrantasan Korupsi) atau LSM seperti ICW dll.

Namun hal itu masih belum juga menjadi jawaban untuk menghentikan mental korup para pejabat di negeri ini, sehingga saat ini seakan rakyat Indonesia tidak memiliki cara untuk bagaimana mencegah dan membumi hanguskan perilaku korup para pejabat negara.

Sebagai rakyat kecil yang hanya senantiasa berharap dan hanya mampu mengadap layar elektronik untuk menyaksikan setiap informasi yang tersaji, lagi dan lagi hanya sebatas berangan-angan dengan pertanyaan tanpa jawaban.

Yaitu kapan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa pencuri? Sehingga setiap sendi kehidupan rakyat terbangun dengan baik dan merasakan manisnya terwujudnya cita-cita kemerdekaan Indonesia.