Menyoal Sikap Negarawan Kepala Negara

Menyoal Sikap Negarawan Kepala Negara
Oleh : Nur Yakin

Selama era pandemi covid-19 Indonesia termasuk negara yang dalam situasi yang sangat pelik dalam rangka mengadapi perang melawan pandemi, jika dibandingkan dengan beberapa negara lain.

Hal itu sangat jelas dengan berbagai kebijakan pemerintah yang tidak memberikan hasil signifikan yang kemudian memberi kesan tentang ketidak mampuan pemerintah dalam penanganan covid-19.

Terlebih lagi ketika dalam situasi sulit, yaitu dalam rangka memutus mata rantai covid-19 masih terjadi tindak Korupsi salah satu pejabat pemerintah yang telah dihakimi pada beberapa bulan silam.

Hal itu semacam mempertegas persoalan tudingan sebagian masyarakat tentang indikasi pemanfaatan momentum covid-19 untuk menekan rakyat dan upaya mengaburkan kelalaian pemerintah dalam mengemban amanat negara.

Dari berbagai rangkaian peristiwa dengan berbagai kebijakan pemerintah tidak sepenuhnya salah jika kemudian masyarakat melontarkan kekecewaannya kepada pemerintah dengan nada sedikit kasar, yaitu tentang pernyataan "pemerintah gagal dalam menangani pandemi covid-19".

Sudah mejadi sebuah keniscayaan bahwa dalam hal apapun tindakan seseorang selalu dipengarui oleh sebuah keperibadiannya, begitu pula dengan apa yang selama ini menjadi kepetusan para pemangku kekuasaan.

Hal itu tentu tidak lepas dari keperibadian buruk para pejabat penting negara yang memiliki wewenang sebagai penentu kebijakan bagi seluruh rakyat di Negeri ini.


Salah satu yang sangat menyita perhatian adalah tentang pernyataan Presiden Republik Indonesa terkait PPKM atau disebut dengan kata lain semi lockdown, beliau berkata ;

"Itu masih, semi saja sudah, saya masuk ke kampung, saya masuk ke daerah, semuanya menjerit, minta untuk dibuka,"

Pernyataan di atas jika ditelaah secara subtansi dengan pendekataan logika umum, tentu terlalu mudah untuk kemudian di bantah oleh rakyat.

Karena pada realitanya, rakyat bukan tidak siap dengan kebijakan semacam lockdown total, tapi malah sebaliknya pemerintah yang tidak siap untuk mengambil kosekuensi untuk membiayai hidup rakyat.

Jika akibat dar PPKM kemudian membuat rakyat menjerit, itu jelas karena mereka dibatasi untuk melakukan kegiatan ekonomi namun bapak ibu yang mulia sebagai pejabat negara terlalu sering menutup mata dan telinga untuk memahami subtansi akar persolan rakyat di bawah atau mungkin sedang tertidur pulas sehingga tidak mampu mehaminya.

Narasi sederhana itu mungkin hanya sebatas jawaban yang tidak perlu untuk di sampaikan lebih panjang kepada bapak kepala negara kita, namun hal yang lebih menjengkelkan adalah tentang pernyataan seorang kepala negara yang terdengar tidak negarawan.

Dalam arti lain ungkapan semacam itu sangat tidak layak untuk keluar dari seorang yang disebut sebagai salah satu simbol kehormatan negara.

Kenapa demikian? Karena sudah semestinya persoalan pandemi covid 19 merupakan kewajiban sorang kepala negara untuk melindungi rakyatnya secara utuh dan tidak hanya dari satu sisi terselamatkan dari covid 19, namun juga dari faktor kelaparan.

Pernyataan sebagaimana dikutip diatas, sebenarnya menggambarkan tentang pesimistis Presiden dalam menentukan sebuah kebijakan yang memang telah menjadi wewenangnya dalam memerintah.

Bukti dari pesimistis itu adalah PPKM yang selalu diperpanjang dan perpanjang sampai artikel ini masih dalam suana ketidak jelasana terkait kapan akan berakhirnya PPKM tersebut.

Dari berbagai macam kekalutan Pemimpin ini, sejatinya menunjukkan tentang keperibadian yang tidak layak untuk kemudian disebut sebagai seorang negarawan yang pantas dimiliki seorang kepala negara sebagai mestinya.

Tuan dan puan yang terhormat di senayan, proyek non materi dalam rangka menyelamatkan nasib itu jauh lebih penting dari pada proyek yang diperebutkan untuk memperkaya diri..!