PROBLEMATIKA POLITIK INDONESIA

PROBLEMATIKA POLITIK INDONESIA
Oleh : Nur Yakin

berbicara politik di indonesia seakan tidak ada habisnya tentang persoalan-persoalan yang selalu menuntut pembenahan ke arah yang lebih baik dari masa ke masa.

Sejak terproklamasinya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 persoalan demi persoalan politik selalu menjadi hal yang menguras pemikiran segenap bangsa Indonesia, bahkan pada era orde lama sampai memakan korban jiwa dengan jumlah yang banyak.

Puncak penolakan terhadap pola penguasa akhirnya meledak pada era 1999 dengan memuncaknya gelombang demonstrasi kepada presiden Soeharto yang pada waktu itu sebagai penguasa era orde baru.

Peruntuhan terhadap orde baru itulah yang kemudian menciptakan suatu era baru yang disebut dengan era reformasi, yang mana reformasi dipercaya sebagai arah perubahan pemerintahan yang lebih baik untuk kehidupan rakyat.

Namun, realitanya reformasi masih belum seutuhnya memberikan jawaban atas persoalan demi persoalan politik yang tidak jua menuju kearah pemerintahan sebagaimana idaman atau cita-cita reformasi itu sendiri.

Di era reformasi inipun problematika politik indonesia seakan terus berlanjut dengan model persoalan baru yang mungkin sedikit berbeda dengan era-era sebelumnnya.

Design baru persoalan politik itu, misalnya tentang maraknya industri jual beli suara, penyebaran kabar bohong ( Hoaks ), fitnah dan ujaran-ujaran kebencian yang mengancam keberagaman kehidupan rakyat indonesia.

Hal itu yang kemudian banyak dari berbagai kelas masyarakat memilih untuk menjahui dunia politik, karena memang terkesan syarat akan keserakahan dan peraktek-peraktek kecurangan yang jelas-jelas sebagai noda dalam perpolitikan Indonesia.

Persolan-persoalan politik sejak runtuhnya kekuasaan GusDur sampai dengan masa pemerintahan Presiden saat ini, yaitu Joko Widodo telah banyak dari kalangan masyarakat yang menilai bahwa citra politik indonesia adalah politik yang serba kotor dan penuh kejahatan.

Sesuatu yang lebih miris adalah tentang mindset para politikus yang mulai menganggap perilaku kotor tersebut sebagai sesuatu yang lumrah dan hal yang sah-sah saja dalam dunia politik.


Dalam arti lain politik terlihat layaknya sebuah perjudian yang mementingkan tentang siapa menang dan siapa yang mendapatkan keuntungan dari hasil memanfaatkan jabatan politiknya.

Anggapan lumrah dalam peraktek kotor kekuasaan, tentu menjadi pendangkalan makna politik pada sudut pandang masyarakat yang mengidamkan politik yang bersih dan menjadikan cita-cita kemerdekaan sebagai alasan bagi para politikus terjun berkompetisi dan mejadi wakil-wakil rakyat.

Cita-cita rakyat sebagaimana diatas, terlihat sangat sulit untuk terwujud jika kemudian melihat kompleksitas problematika politik yang semakin menjadi-jadi di era ini.

Salah satunya adalah tentang trend ujaran kebencian yang banyak dijadikan sebagai salah satu strategi politik untuk menjatuhkan lawan-lawannya.

Strategi kotor tersebut banyak dijumpai dengan maraknya kasus-kasus yang cukup kontroversial yang kemudian berujung bui atas pengakuan terkait kelancangannya tersebut.

Misalnya saja kasus penistaan agama pada PILGUB 2018, yaitu terkait pernyataan Ahok yang menyinggung salah satu surat dalam Al-Quran yang menjadi awal lahirnya pengkotakan kelompok antara yang menyerang personalitasnya atapun yang membelanya.

Pernyataan Ahok yang menyinggung kitab umat islam ini, sejatinya memang penuh dengan kontroversi yang tidak ada habisnya untuk kemudian menjadi bahan perdebatan di media-media.


Baik yang merasa tindakan tersebut sebagai bentuk persekusi politik ataupun yang menilai bahwa hal tersebut memang sebuah penistaan terhadap agama islam.

Drama terkait pernyataan Ahok benar telah usai setelah mendapatkan vonis dua tahun penjara, namun efek dari keberhasilan salah satu kelompok politik dalam menenggelamkannya masih sangat terasa dan bahkan menjadi trend politik yang saat ini sedang menjadi hiasan di berbagai media.

Yaitu tentang upaya menjatuhkan lawan politik dengan hujatan dan tuduhan kepada kelompok-kelompok tertentu sebagai motif membangun simpatik masyarakat yang memang sebagian besar masih jauh dari kata siap untuk menerima isu-isu sensitif.

Dari sekian persoalan yang begitu menghawatirkan masa depan perpolitikan bangsa Indonesia, tentu memerlukan kesadaran kolektif untuk menemukan formulasi baru salam penyelesaiannya.

Misalnya dengan pembatasan dan pembinaan kepada pelaku-pelaku hoaks dan konten ujaran kebencian di media yang selama ini memeberikan pengaruh yang sangat besar terhadap identitas politik Indonesia.