KRITIK BAGI PEMERINTAH DI INDONESIA

Kritik Bagi Pmerintah di Indonesia
Oleh : Nur Yakin

Dalam sebuah kehidupan bernegara yang di dalamnya memiliki tatanan pemerintahan sebagai oraganesasi yang berwenang untuk mengambil kebijakan dalam ketetanegaraan tersebut, tentu tidak akan lepas dengan yang namanya kritik.

Kritik sejatinya adalah sebuah keniscayaan dalam perjalanan suatu pemerintahan, yaitu disebabkan oleh rasa tidak puas rakyat terhadap kenerja pemerintah yang kurang baik atau bahkan memang terjadi peraktek-peraktor kotor dalam mengemban amanah rakyat.

Menyampaikan kritik adalah hak semua warga negara selama masih sesuai dengan koridor dan norma yang berlaku, misalnya saja UU No. 09 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum, dimana di Indonesia merupakan aturan real tentang hak rakyat untuk melakukan kritik terhadap pemerintah.

Karena kritik yang dimaksud adalah upaya kontrol terhadap kenerja pemerintah agar terwujud suatu tatanan pemerintah yang berpihak terhadap kepentingan rakyat dan mampu mewujudkan kesejahteraan pada kehidupan rakyat tersebut.

Selain itu, kritik merupakan salah satu ciri negara demokratsi, dimana rakyat memiliki peran penting dalam upaya mencapai kehidupan bernegara dan berbangsa yang berkeadilan dan berprikamusiaan.

Namun yang menjadi ironi ketika suatu pemerintahan menjadi takut atau tidakbsiap untuk menerima sebuah kritik dari rakyatnya, misalnya dengan upaya intimidasi terhadap para kritikus, baik dengan cara diancam dengan hukuman ataupun dengan upaya yang lainnya.


Jika sesaat kembali kepada sejarah, sejatinya Indonesia memang memiliki catatan sebagai negara dimana rakyatnya cukup kritis terhadap pemerintahan.

Hal itu bahkan berjalan sejak Presiden pertama yaitu Soekarno yang banyak mendapatkan kritik dari kalangan muda terpelajar terkait isu-isu ekonomi dan model kepemimpinan yang dianggap menganut sistem demokrasi terpimpin.

Pasca runtuhnya orde lama kemudian lahir orde baru dengan Presiden Soeharto. Pada pemerintahan orde gelombang kritik semakin tinggi, meskipun pada waktu itu pemerintah orde baru cukup represif dalam menyikapi para kritikus.

Repsresitas pemerintah kala itu jelas dengan larangan-larangan terhadap kelompok-kelompok untuk berdiskusi yang kemudian menjadi bahan kritik terhadap pemerinta.

Namun semangat menyampaikan kritik tetap membara seiring tekanan yang semakin menjadi-jadi. Para kritikus itu banyak terdiri dari kalangan Mahasiswa yang tergabung dalam berbagai oraganesasi kemahasiswaan, baik oragenesasi intra kampus ataupun oraganesasi ekstra kampus.

Kritik Mahasiswa pada masa orde baru mencapai puncaknya pada tahun 1998 dengan isu-isu pemerintah kolonialis, korupsi, dan musi tidak percaya terhadap pemilu pada waktu itu.

Seiring dengan runtuhnya masa orde baru, keterbukaan informasi semakin baik dengan ruang kritik yang lebih terbuka bagi rakyat untuk kemudian secara aktif mampu berpartisipasi langsung dalam memberikan penilaian terhadap pemerintah.

Hal itu ditandai dengan banyaknya aksi-aksi demontrasi ataupun kebebasan beropini di media-media cetak ataupun massa yang berlangsung sejak dari masa Presiden Habibi sampai dengan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono.

Pertanyaannya bagaimana dengan sikap pemerintahan saat ini, yaitu masa kepemimpinan bapak Jokowi? Apakah cukup dalam menerima ataupun menyikapi kritik dari masyarakat?

Banyak kalangan yang menuding tentang pemerintahan Bapak Jokowi yang anti kritik, hal itu dikarenakan banyaknya kasus-kasus yang berakhir dengan Bui baik para kritikus yang menyampaikan Opininya diruang publik.

Jika ditelaah dari berbagai kasus yang berujung BUI dengan memanfaatkan UU ITE. Pemerintahan saat ini memang terkesan cukup represif, meskipun tidak ada kekerasan fisik secara langsung seperti pada masa orde baru.


Namun yang lebih ironi ketika bentuk pembungkaman terhadap kritik itu terlegitimasi dengan sebuah aturan yang kemudian dimata hukum terlihat benar dengan pendekatan pasal-pasal yang mengancam terhadap kebebasan tersebut.

Dalam arti lain bahwa pembungkapan itu serasa memang tertruktur dengan begitu baiknya, sehingga pemerintah terkesan lunak terhadap para kritikus, karena bentuk hukuman itu berlandaskan Undang-undang.

Namun sejatinya, hal itu malah lebih berbahaya karena akan benar-benar memperburuk mental rakyat untuk menyampaikan kritikannya, karena jika salah sedikit, maka ancamannya adalah penjara.

Jika dilihat dari ranking dunia terkait negara anti kritik Indonesia menempati peringkat 124 dari 180 negara, dimana lima besar pringkat terbawah adalah negara Trukministan, disusul oleh Korea Selatan, kemudian Eritre, China dan Vietnam.

Benar saja pemerintahan Indonesia tidak berada di tataran urutan lima terbawah, namun jika difikirkan baik-baik, Indonesia sebagai negara demokrasi berada di posisi 56 dari peringkat paling bawah bukanlah suatu posisi yang baik.

Kenapa demikian? karena Indonesia adalah negara demokrasi, sedangakan salah satu ciri negara demokrasi adalah tentang kebebasan menyampaikan pendapat atau dengan kata lain kekuasaan berada ditangan rakyat.

Sebagai negara demokrasi tentu jelas bahwa berada di posisi 56 terbawah merupakan keterpurukan dalam kontek pemerintah yang tidak ramah terhadap kritik dari rakyatnya.

Padahal jelas Presiden Jokowi di banyak kesempatan menyatakan bahwa kritik rakyat, penting dalam perjalanan pemerintahannya, namun hal itu semacam hanya kata gombal belaka, karena banyak kemudian para kritikus yang tertuduh melakukan pemcemaran nama baik dan berahir pada BUI dari upaya kritiknya.

Seharusnya pemerintah bisa lebih bijak dalam memahami setiap keluh kesah rakyatnya dengan lebih mamahami ekspresi kritik yang kadang bernada mengancam, namun jelas itu adalah ekspresi yang harus diterima sebagai salah satu bahan evaluasi terhadap pemerintahan itu sendiri.

Karena jika tidak banyak mendengar penilaian dari rakyat, maka kepada siapa pemerintah mengabdi? Jika benar mengadi kepada negara dengan oreintasi kesejahteraan rakyat.

Maka sudah sepatutnya pemerintah mampu mendengar dan menerima kritik untuk kemudian menjadi catatan penting dalam upaya memenuhi setiap sektor yang dipandang kurang baik di pemerintahannya.

Sebagai penutup, penulis menyarankan kepada pemerintah untuk lebih bijak dalam menangani kritik, dalam artian kembalikan moral dan mental rakyat untuk meras bebas menyampaikan kritik dengan menelaah kembali UU ITE yang salama ini menjadi bumerrang dalam upaya peran serta rakyat dalam menentukan kebijakan pmerintahan.