PENGUSAHA DI TENGAH PUSARAN POLITIK ERA 4.0

PENGUSAHA DI TENGAH PUSARAN POLITIK ERA 4.0
Oleh : Nur Yakin

Demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan pasca fenomena menarik pada pemerintahan Orde Baru, yaitu tentang pola kaderisasi kepemimpinan, baik pada level Nasional ataupun di tingkat Daerah.

Kaderisasi Kepemimpinan pada zaman Orde Baru banyak menggunakan jalur aparat keamanan, baik itu TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan POLRI ( Polisi Republik Indoneilsia) atau dulu dikenal dengan nama ABRI ( Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), serta jalur Berokrat.

Hal ini kemudian menjadi cikal bakal kepemimpinan di setiap level eksekutif, seperi Bupati atau Walikota, Gubernur, Menteri, Wakil Presisden, dan bahkan seorang Presiden sekalipun banyak di isi oleh kalangan Militer.

Namun, kondisi demokrasi di Indonesia berubah derastis pasca runtuh atau berakhirnya era pemerintahan Orde Baru, dimana demokrasi Indonesia terkesan lebih liberal dalam sistem perpolitikannya.

Hal ini terwujud dengan kebebasan setiap warga negara untuk ikut serta terlibat secara langsung dalam perpolitikan Indonesia, baik melalui jalur Partai Politik maupun lewat jalur independen.

Yang lebih menarik untuk dibahas dalam hemat penulis adalah peran salah satu elemen yang pada masa Orde Baru hanya menjadi pemain di balik layar, alias sebagai pendukung tokoh politik saja, namun di era ini terlibat langsung dalam politik Indonesia dan bahkan menjadi ikon sentral pemangku kekuasaan, kelompok itu adalah para Penguasaha atau lebih tepatnya para pemodal.

Dimana pada masa Orde Baru peran para pengusaha ini tidak lebih hanya sebagai penyokong kekuatan finansial kepada para pejabat atau para politisi, walaupun harus diakui bahwasanya pengusaha memang memiliki pengaruh yang sangat besar, namun demikian mereka masih berada di bawah kendali para penguasa yang pada waktu mayoritas seorang militer.

Kala itu, pengusaha hanya terlibat dalam bentuk kerjasama dengan para politisi, dimana pengusaha diperankan untuk membantu membangun stabilitas kekuasaan pemerintah Orde Baru, untuk timbal baliknya pemerintah memberikan legalitas usaha yang relatif lebih mudah.

Kembali lagi pada sistem politik Indonesia yang ala demojrasi liberal, dimana semua komponen bangsa perlu untuk kemudian menjalin komunikasi politik yang sangat intens dengan wadah aspirasi politik, yaitu partai politik.

Bebicara tentang berbagai komponen bangsa, maka pengusaha merupakan salah satu komponen tersebut, dimana mereka juga memiliki hak sama dalam kiprah politiknya, karena itu merupakan perwujudan real dari nilai-nilai demokrasi.

Namun, yang menjadi pertanyaan apakah peran pengusaha akan membawa perbaikan terhadap kesejahteraan rakyat atau sebaliknya? Harapan segenap rakyat tentu adalah peran mereka akan membawa kepada pribahan ekonomi yang lebih baik.

Namun, hal itu bukanlah tanpa kehawatiran, bahwa pengusaha akan menjadikan kekuasaan sebagai momentum untuk menguasai ekonomi rakyat dengan menguasai aspek pentingnya, yaitu sistem kekuasaan.

Dimana akhirnya para pengusaha mampu untuk menjadikan wewenang sebagai ajang tawar menawar untuk selalu memuluskan kepentingan peribadinya dalam berkuasa, yaitu tentang menjadikan kekuasaan sebagai pemulus jalan untuk melegitimasi seluruh bisnisnya.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa kepentingan pengusaha dalam sekala besar adalah investasi, dan dengan kekuasaan tentu segala kepentingannya akan terjamin oleh pemerintah.

Hal ini menjadi sangat mungkin, ketika melihat para politisi yang non pengusaha selama ini selalu menjadikan pengusaha sebagai seponsor utama dalam upaya pemenangannya, dimana hampir diseluruh kontestasi politik, baik di level daerah maupun nasional, pengusaha selalu memiliki peranan penting untuk hadir sebagai pengendali.

Realita diatas, kemudian yang menimbulkan kehawatiran adalah tentang kemungkinan terjadinya oligarki ekonomi yang berarti akan terjadi masalah anti pemerataan dan keadilan ekonomi, karena sumberdayanya hanya dimonopoli oleh segelintir pihak semata.

Hal ini yang sepertinya sedang berkembang dan bahkan bisa di bilang tumbuh subur dalam perpolitikan di Indonesia, dimana hal ini sejalan dengan kondisi ekonomi yang sedang lesu oleh sebab pandemi.

Maka bagi para pengusaha melakukan investasi baru akan memungkinkan berhadapan dengan ketidakpastian, sedangkan dalam strategi bisnis, kondisi politik termasuk dalam faktor eksternal yang juga mengandung ketidakpastian (Thompson dan Strickland, 2002).

Maka dari itu, diskusi panel atau lobi-lobi yang dilakukan oleh para pengusaha dengan partai politik besar bisa jadi merupakan usaha meminimalisir ketidakpastian yang saat ini tampak real akibat dari pandemi yang berkepanjangan.

Kembali lagi pada persoalan pengusaha dan petinggi partai politik adalah tentang sifat politik yang sangat erat kaitannya dengan peraktek-peraktek bisnis, dimana hal ini terjadi pada kasus beberapa negara maju sekalipun.

Misalnya mantan wapres AS Dick Cheney, dimana sebelum dia terjun ke dunia politik merupakan CEO sebuah perusahaan minyak Halliburton, hal berkaitan dengan kebijakan AS menyerbu Irak yang ditengarai akan memberikan keuntungan dari perusahaannya.

Padahal sebenarnya di negara adidaya seperti AS sudah ada aturan yang jelas tentang kewajiban seorang eksekutif perusahaan atau pengusaha untuk melepaskan jabatannya jika menjadi pejabat publik, namun hal itu tidak terealisasi dengan baik jika melihat sekelas mantan presiden AS yang baru saja berakhir kekuasaannya yaitu Donald Trump adalah pengusaha dengan berbagai bidang bisnis.

Terjadinya kolusi antara bisnis dan politik merupakan ancama besar atau potret buram dari kapitalisme yang mengutamakan maksimisasi sumber daya dengan efisien, dimana dalam pandangan kaum sosialis, kolusi antara bisnis dan politik akan semakin memperlebar jurang kesejahteraan para kapitalis dan rakyat.

Yang lebih menyedihkan lagi ialah tentang sebagian dari anggota legislatif di Negeri ini yang seharusnya menjadi kontrol pemerintah juga seorang pengusaha, dalam artian bagaiama mungkin untuk benar-benar menjadi kontrol atas kemungkinan terjadinya kolusi bisnis dan politik.

Maka wajar jika kemudian eksekutif dan legislatif mempunyai kesamaan kepentingan, karena keduanya berasal dari kubu yang sama, yaitu pemilik modal, sedangkan rakyat hanya sebagai obyek untuk kepentingan para penguasa.

Terkait kehawatiran ini, perlu untuk kemudian mendaptak tempat untuk didiskusikan lebih baik, karena faktanya memang masih belum ada satu negarapun yang mampu melakukakn kontrol atas hal tersebut.

Harapan ahirnya adalah kelompok masyarakat seperti para LSM, aktifis kemahasiswaa dan akademisi untuk melaksanakan fungsi kontrolnya dengan optimal untuk mencegah efek buruk kolusi politisi dan pengusaha.