POLITIK PRAKTIS DAN PRAGMATISME POLITIK DALAM PRESPEKTIF ISLAM INDONESIA

POLITIK PRAKTIS DAN PRAGMATISME POLITIK DALAM PRESPEKTIF ISLAM INDONESIA
Oleh : Nur Yakin

Dewasa ini, seakan menjadi hal yang begitu sulit untuk memisahkan dua kata yang dalam intonasinya berdekatan, yaitu tentang praktis dan pragmatisme ketika dikaitkan dengan kata Politik.

Dua kata politik praktis dan pragmatisme politik seakan selalu seiring seirama menyertai dalam perpolitikan di Indonesia, dimana subtansi dua kata tersebut sebenarnya memiliki pemahaman yang kontras, namun berbeda halnya terkait dengan perakteknya dalam dunia politik Indonesia.

Dalam artian lain bahwa  hampir disetiap kontestasi politik Indonesia, baik dalam rangka memperebutkan kekuasaan ataupun mempertahan kekuasaan keduanya terlihat selalu berjalan berdampingan.

Hal itu kemudian menjadi penyebab untuk sebagian golongan dan tidak terkuali muslim Indonesia merasa jijik dan menjustis politik praktis sebagai kegiatan kotor yang harus dihindari karena dianggap banyak menyebabkan pertikaian dan penuh dengan modorot.

Dalam hal ini, penulis berfikir untuk mengurai politik praktis dan pragmatisme politik dalam prespektif islam agar kemudian mampu menanggulangi kemungkinan perilaku anti politik atau pemikiran menolak sistem demokrasi yang merupakan sistem negara Indonesia yang dirasa sangat tepat, jika melihat pada aspek keberagaman bangsa Indonesia.

Politik Praktis dalam Perspektif Islam

Ketika Nabi Muhammad menerima risalah kenabian, beliau tidak hanya sebagai rasul semata, melainkan beliau juga sebagai pemegang kekuasaan politik, dalam arti lain bahwa beliau sekaligus menjadi pemimpin bagi kekuasaannya.

Cara kepemimpinan beliau adalah dengan selalu memberi teladan kepada seluruh umat, sehingga beliau mampu menjaga kehidupan yang stabil dan penuh harmoni, dimana hal ini tertuang dalam piagam madinah.

Konon katanya bahwa piagam madinah menjadi salah satu faktor terciptanya piagam jakarta, dimana hal itu menjadi satu kesepakatan tentang bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang demokratis, dimana Pancasila sebagai Dasar Negara.

Kembali lagi pada peran Nabi Muhammad sebagai pemimpin Agama dan Pemimpin Negara, jika ditelah lebih mendalam bahwa Nabi Muhammad memegang kendali penuh atas peran politik dan kekuasaan.

Lantas, pertanyaannya adalah bagaimana jika ada manusia yang mengaku Umat Nabi Muhammad, namun enggan atau bahkan anti politik? Atau lebih parahnya lagi adalah enggan berusaha mempelajari dan memahami tentang apa dan bagaimana seharusnya politik itu dijalankan?

Masih ingat dengan sebuah istilah bahwa "kebobrokan dunia politik tidak dikeranakan oleh keabnyakan orang jahat tetapi karena minimnya orang baik untuk terlibat di dalamnya". Artinya bahwa kebobrokan politik yang sebabkan oleh oknum tertentu dijadikan alasan untuk menolak distem negara Demokrasi.

Seharusnya adalah bagaimana kemudian melibatkan diri untuk menjadi penyeimbang atas segala tudingan yang sematkan kepada para politikus kotor yang telah merugikan kehidupan bangsa Indonesia.

Upaya yang dimaksud adalah bagaimana untuk mengubah realitas politik dengan menggunakan sistem yang telah disepakati, dan bukan sebaliknya dengan membuat gerakan-gerakan ekstrim, yaitu dengan cara merubah sistem negara sebagimana yang menajdi isu gerakan politik Khilafah selama ini.

Artinya adalah tentang bagaimana menjiwai dan mengahayati panutan Umat Islam, yaitu Nabi Muhammad yang revolusioner dan patriotis, dimana pada masanya Nabi tidak mengahncurkan Ka'bah yang menjadi sarang berhala oleh orang kafir Quraisy, melainkan melemparkan berhala dan tetap menjaga Ka'bah.

Sama halnya dengan sebuah negara jika dikarenakan oleh kesesatan oknum pejabatnya, tidak berarti harus mengancurkan negara atau sistem kenegaraannya, seperti apa yang menjadi isu tentang khilafiah di Indonesia.

Jika Nabi mengajarkan tentang bagaimana menjalankan sistem kekuasaan yang demokratis, dimana kata demokratis berkenaan dengan sistem Negara Indonesia, maka bagaimana dengan hal yang berkenaan dengan politik praktis?

Di Indonesia politik praktis identik dengan politik kepartaian, yaitu tentang suatu wadah aspirasi politik yang menjadi basis kekuatan pada setiap arus kontestasinya. Politik praktis ini kemudian diwujudkan dengan koalisi partai-partai atau unsur-unsur gerakan lainnya sebagai kesepakatan dalam mencapai kekuasaan politiknya.

Secara konsep memang tidak ada tolak ukur yang baku dalam Islam, namun dalam sisi yang berbeda koalisi dalam islam sebenarnya sudah ada sejak sejarah awal kenabian, misalnya seperti memersatukan kekuatan kaum muhajirin dan kaum ansor.

Akan tetapi koalisi bukan berarti tanpa resiko, misalnya resiko pengkhianatan yang sangat mungkin terjadi, hal ini berkaitan dengan Firman Allah SWT. Dalam surah Q.S. Al-anfal ayat 16 yang artinya : “Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah …”

Pragmatisme

Pragmatisme, menurut KBBI adalah kepercayaan bahwa kebenaran atau nilai yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan manusia bersifat tidak tetap atau dinamis dan berubah terus-menerus.

Pragmatisme sendiri bisa diartikan sebagai sikap individu atau kelompok dalam mencari-cari kesempatan atau melakukan sesuatu karena ada suatu hal yang ingin dicapai, semisal sebuah jabatan, materi atau lainnya.

Pragmatisme dalam sebuah sistem kampanye Pilkada atau Pemilu misalnya, baik perorangan atau sekelompok yang kemudian disehut Tim Sukses atau Tim Pemenangan, tentu akan mengukur dan mungkin akan membuat suatu kontrak politik dengan pihak-pihak terkait untuk melancarkan kepentingan pribadi ataupu kepentingan kelompoknya.

Sebenarnya dalam pandangan penulis terkait dengan sikap berpolitik sebagaimana diurai diatas bisa dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Realistis, Pragmatis, dan Opportunis.

Kelompok realistis ialah dengan mengupayakan sebuah usaha yang memang sesuai dengan kemampuannya dan memandang segala sesuatu sebagaimana adanya dan akan mengambil atau mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kapasitas maupun keringatnya sendiri.

Sedangkan pragmatis sebenarnya hampir mirip dengan realistis, akan tetapi untuk praktiknya bisa terjadi seatu negosiasi untuk merubah hasil yang seharusnya didapat dan kembali lagi untuk kepentingan individu atau kelompok terkait.

Kemudian Opportunis adalah tentang ambisi mencari momentum-momentum tertentu dan memanfaatkan untuk mendapatkan nilai tawar dalam suatu kesepakatan, terlebih lagi seorang yang Opportunis ini hanya untuk memanfaatkan kesempatan dengan sedikit atau tidak sama sekali usaha yang dilakukannya.

Pragmatisme dalam praktiknya di sistem kampanye atau ketika di dalam sebuah kekuasaan adalah cara yang dilegalkan untuk dilakukan oleh individu maupun kelompok, catatannya terpenting bagi yang ingin ber-pragmatis hanya cukup mempraktekannya ketika momentum-momentum politik praktis sebagaimana mestinya.

Dalam artian bahwa pragmatisme jangan sampai dipraktekan di tempat lainnya, seperti pada sebuah organisasi yang berada dibawah Lembaga Pendidikan, organesasi kemasyarakatan dan atau semacamnya.

Selain itu, perlu juga diperhatikan kapasitas dan kapabilitas masing-masing pihak agar kepentingan yang diperjuangkan atau jabatan yang diberikan kepada orang yang sesuai dengan prinsip meritokrasi yang menempatkan penilaian secara objektif sesuai dengan kapasitasnya.

Dan bukan sebaliknya dengan asal menempatkan orang di posisi tertentu yang akan berakibat pada salahnya pengelolaan atau bahkan melakukan penyelewengan wewenang.

Sejak era reformasi berjalan hingga saat ini pada era Pemerintahan Bapak Joko Widodo, banyak sekali orang-orang yang bertindak secara pragmatis, Namun harus disayangkan karena kebanyakan dari itu hanya benar-benar mengandalkan politik balas budi dan anehnya hal tersebut justru di-Aminkan oleh penguasa.

Yaitu terkait dengan penempatan orang-orang yang dirasa tidak memiliki kapasitas ataupun kredibilitas yang mempuni yang kemudian mendapatkan hadiah diposisi tertentu yang termasuk posisi yang penting.

Untuk inti dari politik praktis dan pragmatisme politik sejatinya adalah hal yang positif, segalanya kembali kepada setiap peribadi masing-masing, dalam artian bahwa segenap elemen bangsa hususnya para tokoh agama, dimana islam sebagai agama mayoritas, kemudian harus mampu membangin kerakrer para calon penguasa untuk memilik kepribadian sebagaimana yang di contohkan oleh Nabi Muhammad SAW.